bisnis

Ulasan Seputar Perkembangan Infrastruktur Indonesia yang Perlu Anda Ketahui

Inilah Infrastruktur Indonesia yang Wajib Kamu Kenal

BKPM Badan Koordinasi dalam Penanaman Modal RI atau Republik Indonesia. BKPM berperan Sebagai penghubung utama untuk dunia usaha dan juga pemerintah, BKPM juga diberi mandat sebagai pendorong investasi langsung, baik itu dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dengan melalui penciptaan iklim investasi dalam kondisi yang kondusif, maka setelah BKPM dikembalikan pada statusnya untuk bisa menjadi lembaga setingkat dengan kementerian di tahun 2009 serta melaporkan secara langsung pada Presiden Republik Indonesia. 

Perkembangan infrastruktur Indonesia ini pun juga semakin mengalami banyak perkembangan sebagai salah satu dari bagian jenis investasi asing di indonesia.

 

Untuk memperbaiki kesenjangan sosial sekaligus mengurangi tingkat pengangguran, maka sasaran utamanya yaitu lembaga promosi investasi yang tidak hanya meningkatkan pada jumlah investasi dari dalam ataupun luar negeri saja, akan tetapi juga agar bisa mendapatkan investasi yang bermutu. Indonesia saat ini ditandai oleh kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sehingga meningkatkan biaya logistik (mengambil 24 persen dari produk domestik bruto negara) dan dengan demikian membuat bisnis Indonesia yang sudah mapan kurang kompetitif.

 Ulasan Seputar Perkembangan Infrastruktur Indonesia yang Perlu Anda Ketahui

Lebih lanjut, infrastruktur yang lemah dapat membuat investor memutuskan untuk tidak berinvestasi di Indonesia. Hambatan lain untuk pembangunan infrastruktur sektor swasta adalah birokrasi yang berat, pembebasan lahan dan pengembalian rendah pada investasi jangka panjang. Sugihardjo, pejabat senior di Kementerian Perhubungan Indonesia, mengatakan bahwa negara ini saat ini fokus pada penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan investasi (misalnya melalui layanan satu atap baru di BKPM).

 

Pembangunan infrastruktur adalah prasyarat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,8 persen (y / y) pada tahun 2015. Pada tahun 2019, ketika masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo berakhir, pertumbuhan PDB harus dipercepat menjadi 7 persen (y / y). Karena pemotongan subsidi bahan bakar baru-baru ini, pemerintah Indonesia dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk belanja infrastruktur dalam APBN-P 2015. Dalam perkembangan infrastruktur Indonesia anggaran ini disarankan untuk total Rp281,1 triliun (sekitar USD $ 22 miliar). Namun, anggaran yang di revisi ini masih membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

 

Meskipun ini pertanda baik bahwa pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur dalam anggaran negara, itu masih sedikit dibandingkan dengan total kebutuhan infrastruktur negara. Selama lima tahun ke depan, diperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan total investasi senilai IDR 5.519,4 triliun (USD $ 442 miliar) untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Pemerintah akan menggunakan Sarana Multi Infrastruktur untuk mengumpulkan dana untuk berinvestasi di pelabuhan, jalan dan proyek transportasi lainnya.

 

Jika suntikan modal pemerintah disetujui, itu berarti peningkatan enam kali lipat dalam modal Sarana menjadi USD $ 2,05 miliar. Pada akhir tahun ini, Sarana ditargetkan untuk meningkatkan pinjamannya menjadi Rp 19,2 triliun (USD $ 1,5 miliar), peningkatan tiga kali lipat dari pinjaman pada akhir 2014. Seorang pejabat pemerintah mengatakan bahwa “dengan kapasitas yang lebih tinggi, Sarana Multi Infrastruktur akan memanfaatkan ekuitas dengan menerbitkan sekuritas dan kemudian memberikan pembiayaan jangka panjang berdasarkan pendanaan jangka panjang. Tidak akan ada ketidak sesuaian likuiditas.

 

Dengan cara ini bank infrastruktur dapat membantu mengatasi rintangan melalui bank konvensional, yang menghadapi resiko ketika memberikan pinjaman untuk proyek-proyek infrastruktur jangka panjang karena pendanaan jangka pendek mereka. Bank infrastruktur baru harus disiapkan sepenuhnya pada tahun 2017. Awal bulan ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menegaskan bahwa perusahaan milik negara Indonesia akan mendanai proyek perkembangan infrastruktur Indonesia melalui penjualan utang dan penawaran hak.

Related Articles

Close